Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini mulai berlaku efektif hari ini, Jumat (7/2/2025).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa bantuan pangan beras yang sebelumnya dialokasikan untuk Januari dan Februari 2025 ditunda. Selain itu, program SPHP juga dihentikan sementara efektif per 7 Februari 2025.
“Kami di Badan Pangan Nasional menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan yang digelar pada 31 Januari 2025. Oleh karena itu, kami telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama Perum Bulog dengan nomor 31/TS.03.03/K/02/2025 tertanggal 6 Februari 2025 untuk menunda bantuan pangan dan SPHP beras,” ujar Arief.
Ia menjelaskan bahwa program SPHP beras yang sebelumnya dialokasikan sebanyak 300 ribu ton telah tersalurkan sebanyak 89,2 ribu ton atau 29,74 persen hingga 6 Februari 2025. Sementara itu, bantuan pangan beras belum terealisasi karena masih dalam proses pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai database penerima.
Kebijakan penundaan ini bertujuan agar Bulog dapat fokus melakukan penyerapan panen petani hingga mencapai target 3 juta ton setara beras. Pemerintah juga ingin memastikan harga jual gabah dan beras petani tetap stabil selama panen raya yang diperkirakan berlangsung dari Februari hingga April 2025.
Arief pun meminta para pimpinan daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk turut membantu pengawasan terhadap upaya penyerapan hasil panen petani oleh Bulog. Adapun waktu pelaksanaan kembali bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP akan ditentukan dalam Rakortas Bidang Pangan berikutnya.
Sebagai informasi, program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini berperan sebagai instrumen pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan atau volatile food. Pada Januari 2025, tingkat inflasi volatile food tercatat sebesar 2,95 persen secara bulanan dan 3,07 persen secara tahunan.
Meski demikian, angka tersebut masih dalam batas stabil dan tidak melebihi target pemerintah. Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 31 Januari 2025 telah menetapkan bahwa pergerakan inflasi volatile food harus tetap berada dalam kisaran 3 hingga 5 persen.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan pasokan beras serta stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen.
Comments